Pemerintah Desa dan Tantangan Deradikalisasi

REUHATTUHA.DESA.ID – Secara Geografis, Indonesia yang terletak diantara dua benua dan juga diapit oleh dua samudera merupakan letak  strategis yang masih menjadi sasaran ancaman terorisme. Terorisme sendiri merupakan ancaman yang terorganisir dan mempunyai jaringan luas sehingga  mengganggu stabilitas keamanan nasional maupun internasional.

Indonesia masih belum terbebas dari ancaman terorisme mengingat banyaknya kasus mulai dari teror bom Bali, JW Marriot, Bom Thamrin, Bom Kampung Melayu , hingga yang terbaru adalah ledakan Bom di beberapa titik yang terjadi di Surabaya.

Kepala Bidang Ekonomi, Hukum, Sosial dan Budaya FKPT  (Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme ) Aceh, Kurniawan mengatakan,  Potensi radikalisme dan terorisme di suatu daerah, diyakini dapat dicegah melalui pendekatan sosial budaya berbasis kearifan lokal yang bijaksana dan bernilai luhur.

Dalam Dialog Pencegahan Terorisme dikalangan Tokoh –Tokoh pendidikan terhadap Radikalisme di Jawa Timur yang diselenggarakan oleh BNPT ( Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ) dan FKPT ( Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme ) Jawa Timur tahun 2015 disebutkan bahwa Radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan ( violence ) dan aksi aksi yang ekstrem.

Fatwa MPU ( Majelis Permusyawaratan Ulama ) Aceh nomor 2 tahun 2010 tentang terorisme menyebutkan bahwa hukum dari aksi teror / pelaku teror / terorisme adalah Haram dan dosa besar karena berdampak merusak bagi aspek keamanan, ekonomi, keagamaan, edukasi,psikologis serta memperburuk citra agama dan pemeluknya.

MUI ( Majelis Ulama Indonesia ) dalam fatwa nomor 3 tahun 2004 tentang terorisme juga mengeluarkan hukum haram bagi pelaku teror.

Ada beberapa rekomendasi yang dikeluarkan oleh MPU Aceh diantaranya :

  1. Menyarankan kepada pemerintah untuk dapat berlaku lebih tegas dalam penegakan hukum termasuk penindakan terhadap aliran-aliran yang menyimpang dari Syariat Islam.
  2. Menyarankan kepada Pemerintah untuk bertindak tegas terhadap aliran-aliran yang dapat menimbulkan kesalah pahaman dalam masyarakat tentang jihad tujuan dan sasarannya.
  3. Manyarankan kepada pemangku kepentingan bidang pendidikan untuk dapat memasukkan materi anti terorisme ke dalam muatan kurikulum.
  4. Mengimbau masyarakat untuk tidak terpancing terhadap isu-isu negatif yang berkembang sebelum berkonsultasi dengan ulama, tokoh masyarakat dan pihak terkait lainnya.

Penulis beranggapan bahwa pendeteksian paham radikalisme ( sesuai dengan rekomendasi MPU Aceh ) harus dimulai dari Pemerintah Desa yang menjadi pondasi pencegahan utama dikarenakan pelaku teror rata- rata memasuki suatu desa yang terkadang luput dari pemantauan masyarakat setempat.

Menurut pakar intelijen, Soleman B Ponto, menyebutkan bahwa unsur pembentuk teror ada Sembilan yaitu :  Pemimpin, Tempat Latihan, Jaringan, Dukungan logistik, Dukungan Keuangan, Pelatihan, Komando dan Pengendalian, Rekrutmen, serta Daya Pemersatu.

Pembentuk teror tersebut akan gagal jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka disinilah salah satu tugas Pemerintah Desa memutus mata rantai unsur tersebut guna pencegahan terbentuknya paham radikalisme yang sering disebut dengan Deradikalisasi.

Pemerintahan Desa  sendiri dapat mengatur peraturan yang diterbitkan oleh Desa          ( di Aceh disebut Qanun ) untuk meng-Kontradoktrinkan paham radikalisme melalui jalan musyawarah bersama masyarakat untuk mencegah adanya indikasi terbentuknya paham – paham radikal, paham sesat ataupun ajaran sesat yang kesemuanya itu menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Pemerintah Desa dapat menganggarkan kegiatan – kegiatan berbasis keagamaan melalui Pengajian dan Pengkajian sesuai dengan ajaran Islam berbasis kearifan lokal, Tabliqh Akbar, Zikir, Pembinaan Seni Budaya lokal, dan lainnya sehingga pendekatan seperti ini merupakan bagian daripada  pendekatan sosial budaya yang bijaksana dan bernilai luhur untuk men-deradikalisasi radikalisme. Selain itu, Pemerintahan Desa juga dapat berafiliasi dengan Alim Ulama, Lembaga Pemerintah, LSM,   serta lembaga lain yang berwenang sehingga pemberantasan paham radikalisme dan aliran sesat ini menjadi tugas bersama.

Sudah saatnya Pemerintah Desa  memperhitungkan betapa pentingnya penguatan nilai – nilai kegamaan berbasis kearifan lokal dalam rangka memberantas , mendeteksi, menetralisir bahkan meng‘ insafkan ‘ paham radikalisme yang berujung kepada aksi – aksi terror, aksi – aksi penyebaran aliran sesat  dan penulis dapat mengatakan bahwa Pemerintah Desa  juga merupakan lini terdepan dalam pemberantasan aksi – aksi teror di negeri ini.

( Dikutip dari berbagai sumber )

Oleh : Baihaqi

Penulis adalah  Sekretaris Gampong Reuhat Tuha Sibreh

 

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan