Diundang ASEAN-IPR dan UN, ini kata Juanda Djamal Tentang Damai Aceh

REUHATTUHA.DESA.ID – ASEAN-IPR dan United Nation (UN) mengadakan worksop Asean Perspectives on Conflict Management And Conflict Resolution di hotel Grand Melia, Jakarta 5-7 Desember 2018. Diharapkan hasil workshop ini dapat menjadi bahan untuk penyusunan mekanisme penanganan konflik di kawasan  Asia Tenggara ini.

Salah satu narasumber adalah Juanda Djamal, ia diundang oleh UN untuk mempresentasikan pembelajaran proses perdamaian Aceh dalam perspektif organisasi masyarakat sipil, menyampaikan proses penyelesaian konflik Aceh menjadi pembelajaran damai bagi dunia, tentunya prosesnya memberikan pengetahuan yang menarik jika kita mengikuti proses yang sangat dinamis, tentunya para pihak harus saling tarik-ulur demi mempertemukan satu kepentingan yang sama bagi pembangunan Aceh di masa depan.

Presiden Habibi mengawali proses dengan mengubah nomenklatur dengan mengakui GAM sebagai gerakan perjuangan yang menuntut keadilan, dimana sebelumnya Suharto melihat GAM sebagai kelompok pengacau keamanan

Selanjutnya, presiden Gus Dur melanjutkannya dengan mengundang HDC untuk menjadi fasilitator perundingan, menariknya Gus Dur berani melibatkan pihak Internasional, sehingga saling kepercayaan antar para pihak semakin menguat, langkah ini patut ditiru oleh pemerintah lain yang hari ini masih sedang menyelesaikan konflik dalamannya seperti Thailand and Filipinajelas Juanda.

Juanda menyesali akan kebijakan Megawati di tahun 2003, menurutnya,Kebijakan darurat militer pada 2003, membuktikan bahwa Megawati tidak belajar dari Sejarah, padahal ayahnya berhasil meyakinkan Daud Beureueh dengan musyawarah ketika menyelesaikan perlawanan DI/TII Aceh.

SBY dan JK cepat memutuskan kembali melanjutkan perundingan, dimediasi oleh CMI dan berakhir dengan perjanjian Helsinki sebagai win-win solution”

Perjanjian Helsinki dan pengesahan UUPA sebagai konstitusi Aceh menjadi tantangan untuk membangun politik Aceh yang lebih demokratis, terutama mengorientasikan politik terhadap pembangunan jangka panjang, mempersiapkan sumber daya manusia dan regenerasi kepemimpinan yang dapat memperjuangkan kesejahteraan masyarakat,pungkas Juanda Djamal.

Diakhir presentasinya, Juanda menyimpulkan,pembangunan perdamaian Aceh masih terus berproses, terutama menyukseskan agenda keadilan transisi, terbentuknya komisi kebenaran dan rekonsiliasi dapat menjadi titik tolak terhadap pembangunan masa depan Aceh. Rakyat Aceh masih butuh dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat Internasional, karena capaian perdamaian ini harus terus diperkuat sampai lahirnya generasi baru Aceh yang mampu memimpin Aceh kembali bergaul dengan masyarakat dunia.

Hadir dalam panelis tersebut  bapak Wiryono, Hamid Awaluddiin, Shadia Marhaban dan perwakilan CMI, acara ini langsung dibuka oleh kepala perwakilan UN di Indonesia dan Dubes Indonesia untuk ASEAN.

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan